Politik Hari Ini – Susi Pudjiastuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan ini dikenal dengan sosok yang aktif dan tegas. Ini dapat dibuktikan dalam menanggapi sindiran dari Fahri Hamzah yang menyindir sistem kerja Susi Pudjiastuti dalam akun twitter. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menulis bahwa Susi Pudjiastuti tidak melakukan kerjanya sebagai menteri dengan tanggungjawab.

Ini bermula saat Fahri Hamzah mengomentari berita yang membahas tentang Menteri Susi yang melakukan langkah awal untuk memberantas pencurian ikan. Fahri lantas langsung memberikan komentar pada akun twitternya. “Dikasih waktu 5 tahun dijadikan langkah awal, seharusnya 5 tahun digunakan selesaikan kerjaan.

Baru bertanggungjwab atas amanah namanya, kan 5 tahun lagi belum tentu terpilih” tulis Fahri di akun twitternya. Untuk berita terpercaya lainnya bisa anda dapatkan di media berita matamatapolitik.com. Melihat hal tersebut Susi Pudjiastuti langsung memberikan tanggapan dengan menyebut bahwa Wakil DPR itu naif.

Menteri Kelautan dan Perikanan itu menyebut bahwa Fahri Hamzah tidak membaca berita dengan lengkap. “Sebaiknya baca semua pernyataan saya. Jangan dibaca separuh separuh. Akhirnya seolah-oleh seprtu yang anda pikirkan. Naif” begitu balasan Susi Pudjiastuti. Bahkan balasan ini sudah mendapat lebih dari 1.000 kali like dan sudah di retweet lebih dari 1.000 kali.

Susi Pudjiastuti telah meminta Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia agar memberikan dukungan atas kebijakan untuk meneggelamkan kapal yang melakukan pencurian ikan. Kebijakan ini telah dilakukan melaui KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Susi ingin memaksimalkan dukungan HNSI yang berada di barisan utama pada upaya penennggelaman kapal pencurian ikan. Menurutnya ini merupakan program yang dapat mencapai kedaulatan laut indonesia. Sementara ini sudah ada 363 kapal yang sudah ditenggelamkan. Ini tentu patut untuk diacungi jempol.

Politik Hari Ini menjelaskan bahwa Susi Pudjiastuti berpendapat vahwa HNSI punya kekuatan untuk menjaga wilayah kelautan dan perikanan yang diakuai oleh pemerintah. Ini dipertegas dengan Peraturan Presiden nomor 44 tahun 206 yang dikeluarkan oleh presiden Joko Widodo untuk mengatur bidang perikanan tertuntup untuk asing dan akan digunakan nelayan lokal. Susi tak menginginkan kapal asing beroperasi di wilayah laut Indonesia.

Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan ingin kebijakannya ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah dan masyarakat. Berita politik lainnya bisa anda lihat pada media berita online matamatapolitik.com yang menyediakan berita politik terpercaya dan terupdet.